Pertanian Entrepreneurship di Vietnam

Pertanian Entrepreneurship di Vietnam

Oleh Mukhtarudin, anggota Komisi IV DPR RI

Disarikan dari sebagian hasil kunjungan antar parlemen di Vietnam September 2007

Pengelolaan pertanian di Vietnam sudah menjadi agroindustri. Kebijakan Pemerintah Vietnam terhadap pembangunan pertanian senantiasa terfokus sehingga pertanian bisa menjadi basic atau penyangga perekonomian nasional. Mulai dari pengadaan pupuk, pembangunan infrastruktur seperti irigasi, proteksi hasil pertanian hingga memperhatikan nasib petani dan lainnya sangat diperhatikan pemerintah atau singkat kata kebijakan dari hulu hingga ke hilir terselenggara secara konsisten.

Tidak ada kebijakan yang bersifat parsial, berkutat di teori namun Pemerintah Vietnam lebih terfokus mengatasi berbagai persoalan pertanian di negerinya. Hasilnya, pertanian tumbuh pesat dan nama Vietnam menjadi salah satu negara penghasil beras yang sangat diperhitungkan dalam dunia perdagangan internasional.

Itu sebagai pembanding, bagaimana pemerintah Indonesia bisa mencontoh pola pembangunan pertanian di negara yang sebenarnya terbilang kalah pengalaman dari segala hal dibandingkan Indonesia. Tidak ada maksud untuk mengecilkan peran pemerintah terutama Departemen Pertanian yang telah gigih berupaya membangun sektor pertanian terutama untuk mengembalikan kejayaan swasembada beras di masa lalu namun banyak hal yang dilakukan Pemerintah Vietnam patut dicontoh.

Kembali berbicara pembangunan pertanian di Vietnam. Hal lain yang menonjol adalah tingginya etos kerja petani Vietnam. Jelas, simbiosis yang sangat menguntungkan karena kombinasi antara kebijakan pemerintah yang terfokus dan didukung tingginya etos kerja tersebut kian mempermudah grand design Pemerintah Vietnam untuk menjadikan jualan utama negara itu sebagai industri agraris. Wajar, kalau dalam beberapa tahun terakhir ternyata beras Vietnam selain mampu memenuhi kebutuhan domestik juga telah melakukan ekspor bahkan terkesan merajai atau mendominasi ke banyak negara termasuk Indonesia.

Kalau dulu negara di Asia terutama Asia Tenggara akan keberadaan Indonesia yang mampu melakukan swasembada beras dan ekspor ke banyak Negara, kini bendera kebanggaan itu beralih ke Vietnam. Bahkan, banyak negara memuji manuver Vietnam yang mampu mengangkat pertanian sebagai komoditas utama itu secara tidak langsung telah mensejajarkan diri dengan negara industri raksasa seperti Jepang, Korea hingga negara maju Eropa lainnya.

Pertanian entrepreneurship di Vietnam bisa menjadi magnet penyadar bagi negara agraris lainnya termasuk Indonesia. Memang, hingga saat ini negara tersebutmasih konsisten dengan paham komunis namun dalam melakukan pembangunan mereka telah mereformasi diri, membuka akses pasar yang terfokus pada market oriented dengan berlandaskan kapitalisme. Dan, yang menjadi catatan penting pengiringnya, pembangunan di segala bidang termasuk sektor petanian di Vietnam ternyata lepas dari intrik-intrik politik. Atau dengan kata lain, tidak ada politisasi pertanian.

Kita tentu mengharapkan pemerintah Indonesia kian konsisten dalam membenahi dan membangun sector pertanian. Secara teoritis, 12 kegiatan strategis Deptan atas persetujuan Komisi IV DPR seperti program penyediaan infrastruktur, penguatan lembaga ekonomi pertanian, stabilisasi harga komoditas primer dan lainnya sudah cukup bagus. Tinggal implementasi untuk mengubah dari potensi besar itu menjadi kenyataan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat terutama kaum petani.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah harus membuang sejauh mungkin atau paling tidak meminimalisasi kepentingan politis seperti mencari dukungan menjelang Pilkada atau sekadar menarik simpati rakyat dalam pembangunan sektor pertanian. Pembangunan pertanian harus terfokus , jangan terkesan parsial dan banyak ditunggangi kepentingan politik yang bernuansa bisnis seperti tender pengadaan pupuk bahkan pembangunan infrastruktur seperti irigasi yang tidak transparan.

Kedua, goodwill pemerintah harus ditujukan ke goal oriented bukan target oriented. Kebijakan yang dijalankan harus benar-benar ditujukan untuk mengangkat derajat petani sekaligus memajukan sektor pertanian. Peningkatan hasil (kuantitas) hendaknya juga diiringi dengan terdongkraknya kualitas. Kekuatan potensial pertanian di Indonesia, mulai dari Sabang hingga ke Merauke harus menjadi kekuatan riril. Jika pembangunan sector pertanian telah terdokus atau terpadu, niscaya kejayaan untuk kembali menjadi swasembada beras itu akan kembali diraih. Setelah itu, baru kita berani bicara dengan upaya mensejajarkan diri dengan negara agraris lainnya yang telah menjadi agro industri pertanian seperti Vietnam.

***